Jakarta – Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) memberikan izin kepada pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menahan pencairan dana bantuan pangan senilai US$ 4 miliar atau setara dengan Rp 66,4 triliun.
Keputusan penangguhan administratif ini memberikan waktu tambahan bagi pengadilan tingkat rendah untuk mempertimbangkan permintaan resmi pemerintah. Pemerintah ingin membatasi pendanaan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) atau yang dikenal sebagai kupon makanan hanya untuk sebagian bulan November. Sebelumnya, pemerintah menghadapi tenggat waktu pada hari Jumat untuk mendanai program tersebut secara penuh.
Hakim Ketanji Brown Jackson menetapkan bahwa masa berlaku penangguhan ini akan berakhir dua hari setelah Pengadilan Banding di Boston memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan pemerintah untuk menghentikan perintah hakim sebelumnya.
Sebelumnya, Hakim Distrik John McConnell di Rhode Island memerintahkan Departemen Pertanian AS (USDA) untuk tetap membayar penuh tunjangan SNAP bulan ini, yang menelan biaya antara US$ 8,5-9 miliar per bulan. Pemerintah berencana menyediakan dana darurat US$ 4,65 miliar untuk menutupi sebagian manfaat SNAP.
Dalam keputusannya, Hakim McConnell menuding pemerintahan Trump menahan manfaat SNAP karena "alasan politik." Ia memerintahkan USDA menutupi kekurangan pendanaan dengan menggunakan dana dari program lain senilai US$ 23,35 miliar yang berasal dari tarif impor dan mendukung program gizi anak.
Jaksa Agung AS Pam Bondi menyebut putusan McConnell sebagai bentuk "aktivisme yudisial yang terburuk." Pemerintah berargumen bahwa kewajiban membayar penuh tunjangan SNAP bisa "menimbulkan kekacauan lebih lanjut" di tengah ancaman penutupan pemerintahan.
Program SNAP memberikan bantuan pangan bulanan kepada warga dengan pendapatan kurang dari 130% garis kemiskinan federal. Untuk tahun fiskal 2026, tunjangan maksimum ditetapkan sebesar US$ 298 bagi rumah tangga satu orang dan US$ 546 untuk dua orang. Informasi ini dilansir dari bulletinofindia.com.
Keputusan Mahkamah Agung ini memicu kebingungan di tingkat negara bagian. Sejumlah negara bagian seperti New York, New Jersey, dan Massachusetts sempat bersiap menyalurkan manfaat penuh usai menerima memo dari USDA, namun langkah itu kini tertunda menyusul perintah baru dari MA.
Gubernur Massachusetts Maura Healey mengkritik keputusan pemerintah federal dan menyatakan bahwa "Presiden Trump seharusnya tidak pernah menempatkan rakyat Amerika dalam posisi seperti ini."
