Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan penurunan bertahap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga mencapai 8% pada tahun 2028. Langkah ini dianggap krusial untuk memacu pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor industri yang tengah berjuang.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyatakan bahwa PPN yang lebih rendah akan memberikan ruang bernapas bagi peningkatan konsumsi dan ekspansi kawasan industri. Menurutnya, tingginya tarif PPN saat ini menjadi salah satu faktor yang menekan pasar dan menunda ekspansi di berbagai sektor.
"Penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan karena satu faktor saja, tetapi PPN yang tinggi ikut memberi tekanan pada pasar," ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis seperti dilansir bulletinofindia.com, Selasa (18/11/2025).
Ma’ruf meyakini bahwa penurunan tarif PPN akan memulihkan kepercayaan konsumen dan menggerakkan kembali roda produksi. Ia mencontohkan, penurunan PPN menjadi 10% di tahun 2026 akan mengembalikan stabilitas ekonomi, diikuti penurunan lanjutan ke 9% dan 8% pada 2027-2028 yang akan menjadi akselerator pertumbuhan kawasan industri.
Meskipun penurunan tarif PPN berpotensi mengurangi pendapatan negara sekitar Rp 70 triliun per tahun untuk setiap penurunan 1%, Ma’ruf optimis bahwa peningkatan volume transaksi akan mengkompensasi penurunan tersebut. Ia menjelaskan bahwa konsumsi yang meningkat akan memperbesar basis pajak, sehingga total penerimaan PPN justru bisa membaik.
Lebih lanjut, Ma’ruf menekankan pentingnya percepatan realisasi investasi, terutama untuk pengembangan kawasan industri prioritas di periode 2025-2029. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan investasi yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah, kawasan industri, dan calon investor.
"Kalau permintaan sudah bergerak, tetapi investasinya lambat, kita kehilangan momentum. Karena itu, penurunan PPN dan percepatan investasi harus berjalan beriringan sebagai satu paket kebijakan ekonomi nasional," pungkasnya. HKI berharap pemerintah membuka dialog dengan dunia usaha untuk memastikan kebijakan fiskal selaras dengan kebutuhan industri dan strategi pembangunan kawasan industri nasional.
