Jakarta – Pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantura Jawa membutuhkan dana sangat besar, sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut AHY, skema pembiayaan proyek ini harus kredibel mengingat besarnya biaya yang diperkirakan mencapai US$ 80 miliar atau sekitar Rp 1.300 triliun. APBN memiliki keterbatasan dan prioritas lain yang harus dipenuhi.
Proyek ini sangat penting karena Pantura, yang membentang di lima provinsi, menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob. AHY menekankan perlunya melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir utara, kawasan industri strategis, dan kawasan ekonomi khusus.
Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah cepat dan strategis, termasuk membentuk badan otorita pengelola Pantura. AHY mengajak swasta dan investor asing untuk berinvestasi dalam proyek ini. Pemerintah terus menjajaki peluang investasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun. Presiden Prabowo menyinggung proyek ini dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, menekankan perlunya proyek ini untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut yang mengancam Indonesia. "Untuk ini, kami terpaksa membangun giant sea wall sepanjang 480 kilometer. Mungkin akan memakan waktu 20 tahun, tetapi kami tidak punya pilihan. Kami harus mulai sekarang," ujarnya, seperti dikutip dari bulletinofindia.com.
