Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah, kini diterpa isu tak sedap. Ombudsman RI menemukan empat potensi maladministrasi yang mengancam keberhasilan program ini.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan adanya potensi penyimpangan mulai dari masalah politisasi, honor staf yang terlambat, hingga kualitas bahan makanan yang buruk.
"Di Bogor, honorarium staf inti seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan Rp 5 juta per bulan, tapi baru cair setelah tiga bulan. Ini jelas menurunkan motivasi kerja," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Selasa (30/9/2025).
Selain itu, ditemukan pula keluhan dari relawan di Garut dan Bandung Barat terkait beban kerja yang berat tanpa kompensasi yang sepadan. Kondisi serupa juga terjadi di Belitung, di mana guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif.
Ombudsman juga menyoroti adanya afiliasi yayasan dengan jejaring politik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pemilihan mitra. Selain itu, ditemukan pula dapur yang tidak menyimpan catatan suhu dan sampel makanan, sehingga menghambat investigasi jika terjadi keracunan.
Penyimpangan prosedur pengadaan bahan makanan juga menjadi sorotan. Di Bogor, ditemukan beras yang tidak sesuai kontrak dan distribusi sayur busuk di sejumlah daerah.
Ombudsman RI memberikan sejumlah saran untuk perbaikan program MBG, termasuk penguatan sistem koordinasi, evaluasi pelaksanaan, dan partisipasi publik. Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat membangun sistem koordinasi yang efektif, melibatkan BPOM dan Dinas Kesehatan dalam pengawasan keamanan pangan, serta memastikan dukungan distribusi yang memadai.
BGN juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan MBG, serta menindak tegas pemasok yang melanggar spesifikasi. Partisipasi publik juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program ini, seperti yang dilansir bulletinofindia.com.
