Jakarta – Pemerintah pusat menyoroti kebiasaan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara terbuka mengkritik praktik pemborosan yang kerap terjadi, terutama dalam kegiatan rapat dan perjalanan dinas.
"Banyak sekali pemborosan, contohnya rapat yang seharusnya dua kali, dibuat jadi sepuluh kali. Perjalanan dinas yang cukup empat kali, malah jadi dua puluh kali," ujar Tito dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tito menegaskan, efisiensi anggaran daerah sangat penting untuk memacu pembangunan yang lebih signifikan. Ia mengaku telah mengingatkan para kepala daerah sejak awal masa jabatan mereka. Menurutnya, belanja pegawai adalah prioritas utama, namun belanja operasional harus dikelola dengan cermat.
Pemerintah pusat terus memantau realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Tito menyatakan tidak akan ragu memberikan teguran keras kepada Pemda yang menunjukkan kinerja keuangan yang buruk. Surat teguran tersebut bahkan akan ditembuskan ke DPRD setempat.
"Daerah itu paling takut sama penegak hukum dan DPRD. Rakyat juga memantau, jadi semua harus transparan," tegasnya.
Tito berharap, dengan pengawasan yang ketat dan transparansi anggaran, Pemda dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah dan fokus pada program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
