Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menyerahkan pengelolaan sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat kepada UMKM, koperasi, dan BUMD. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat daerah. "Kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah lewat koperasi, UMKM, dan BUMD dengan memperhatikan pengelolaannya," ujarnya usai rapat koordinasi di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Sebagian besar sumur minyak rakyat ini tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan potensi sumur terbanyak.
Hasil produksi dari sumur-sumur ini nantinya akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang memiliki fasilitas kilang. Harga pembelian ditetapkan sebesar 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).
"Ini tujuannya agar rakyat diberikan kepastian siapa yang membeli dan berapa harganya," jelas Bahlil. Pemerintah berharap, program ini dapat menggerakkan ekonomi daerah karena pembayaran dilakukan langsung di lokasi.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan verifikasi terhadap 34 ribu sumur minyak masyarakat yang telah diajukan. Verifikasi ini penting untuk memastikan kebenaran lokasi dan potensi sumur.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan bahwa setelah verifikasi, pemerintah daerah akan menunjuk UMKM, BUMD, dan koperasi untuk mengelola sumur tersebut.
ESDM juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan sumur minyak rakyat sesuai dengan ketentuan keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Dikutip dari bulletinofindia.com.
