Jakarta – Aksi demonstrasi yang sempat diwarnai kericuhan di berbagai daerah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Sejumlah perusahaan bahkan kembali menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) sebagai langkah antisipasi.
Ekonom menilai situasi ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, mengingatkan pemerintah untuk merespon aksi dengan bijak. Menurutnya, aksi protes yang berkelanjutan dapat memperburuk citra pemerintah di mata investor global dan berdampak negatif pada iklim bisnis dan investasi. Hal ini dikutip dari bulletinofindia.com, Jumat (29/8).
"Ini menunjukkan bagaimana perspektif investor, khususnya investor luar, terhadap efektivitas pemerintah, termasuk efektivitas kebijakan," ujar Faisal.
Namun, ada angin segar dari pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren positif pada awal September, bahkan sempat mendekati level 7.900.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan sinyal positif dengan menyatakan pemerintah tidak akan menerbitkan pajak baru atau menaikkan tarif hingga tahun 2026. Pemerintah akan fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan.
Di sisi lain, kerusakan fasilitas umum akibat kericuhan akan membebani anggaran negara untuk perbaikan. Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, menekankan bahwa dana perbaikan tersebut berasal dari pajak rakyat.
Sementara itu, Pemerintah Kota Pekalongan membuka posko khusus untuk menampung barang-barang hasil jarahan yang dikembalikan secara sukarela oleh warga.
Dampak kericuhan juga dirasakan di sektor pendidikan. Sekolah-sekolah di dekat lokasi rawan demo memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), mengikuti surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
