Jakarta – Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat negara menuai sorotan. Kebijakan ini tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang RKP 2025, yang memasukkan penyesuaian gaji ASN sebagai salah satu program prioritas.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, mengkritik rencana ini. Menurutnya, ASN telah menerima tunjangan yang memadai dan fasilitas negara yang berlimpah. Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih fokus pada pencari kerja dan pekerja informal yang lebih membutuhkan dukungan APBN.
Bhima menyoroti peningkatan belanja pegawai yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ia khawatir, kebijakan ini akan memperlebar jurang ketimpangan antara pegawai pemerintah dan pekerja sektor informal, yang berpotensi memicu gejolak sosial.
Piter Abdullah, Prasasti Policy and Program Director, berpendapat berbeda. Ia menilai, kenaikan gaji ASN berpotensi meningkatkan daya beli dan menggerakkan perekonomian. Namun, ia menekankan pentingnya pemerintah memberikan penjelasan yang transparan mengenai tujuan dan sumber dana kenaikan gaji tersebut.
Piter juga mengingatkan agar kenaikan gaji tidak menambah beban APBN, defisit, atau utang negara. Jika tidak, kebijakan ini justru akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
