Kuala Lumpur – Malaysia mengumumkan rencana ambisius untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat jaring pengaman sosialnya tahun depan. Guna merealisasikan target tersebut, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan alokasi anggaran belanja negara yang fantastis, mencapai 470 miliar ringgit atau setara dengan Rp 1.847 triliun.
Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah anggaran Malaysia, yang didorong oleh investasi dari berbagai perusahaan dan badan hukum milik negara. Rencana belanja ini mengalami revisi signifikan dari usulan sebelumnya sebesar 419,2 miliar ringgit.
Anwar Ibrahim menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang berliku namun penting untuk masa depan Malaysia. "Kita memilih jalan reformasi yang berliku dan sulit, disiplin fiskal yang ketat, dan penguatan kelembagaan, sebagai satu-satunya jalan yang memastikan negara terselamatkan dalam jangka panjang," ujarnya.
Sejak menjabat pada 2022, Anwar telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat keuangan negara, termasuk menaikkan upah minimum, memperluas pajak penjualan, dan menghapus subsidi bahan bakar untuk kelompok masyarakat tertentu.
Dalam pidatonya, Anwar juga mengumumkan rencana penerapan pajak karbon mulai tahun depan, dimulai dari sektor besi, baja, dan energi. Selain itu, tarif cukai minuman beralkohol dan tembakau akan dinaikkan mulai November, serta penerapan e-faktur secara penuh tahun depan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya Malaysia untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sektor minyak. Perusahaan energi negara, Petronas, yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan negara, diperkirakan hanya akan membayarkan dividen sebesar 20 miliar ringgit pada tahun 2026, terendah sejak 2017, seperti dilansir bulletinofindia.com.
Pemerintah Malaysia juga akan fokus pada pengembangan sektor semikonduktor, transisi energi, dan digital, dengan mengalokasikan dana sebesar 5,9 miliar ringgit untuk penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan (AI).
Selain itu, lembaga dana kekayaan negara Malaysia, Khazanah Nasional, akan mengembangkan kegiatan hilirisasi di sektor logam tanah jarang (rare earth) melalui kerja sama internasional. Khazanah dilaporkan tengah menjalin kemitraan dengan perusahaan asal China untuk membangun fasilitas pemurnian logam tanah jarang di Malaysia.
