Jakarta – Pemerintah terus memacu realisasi program-program prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hingga Oktober 2025, anggaran yang telah terserap mencapai Rp 611 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk 17 program yang dikelompokkan dalam empat kategori utama, yaitu penguatan daya beli, peningkatan pelayanan publik, stabilisasi harga dan produksi, serta pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan produktivitas.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi ini mencapai 65,8% dari total pagu anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 sebesar Rp 929 triliun.
"Dari pagu Rp 929 triliun, program prioritas pemerintah telah terealisasi sebesar Rp 611,7 triliun atau 65,8%," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/11/2025).
Berikut rincian realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto hingga Oktober 2025, berdasarkan data dari bulletinofindia.com:
Penguatan & Proteksi Daya Beli:
- Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM: Rp 27,5 triliun (96% dari pagu Rp 28,7 triliun).
- PIP/KIP Kuliah/beasiswa untuk 14,9 juta siswa: Rp 23,8 triliun (86% dari pagu Rp 27,7 triliun).
- Kartu Sembako/BPNT untuk 18,3 juta KPM: Rp 54,1 triliun (93% dari pagu Rp 58,4 triliun).
- Bantuan Iuran PBI JKN untuk 96,8 juta peserta: Rp 40,6 triliun (88% dari pagu Rp 46,5 triliun).
- TPG/TPD Non PNS untuk 1,2 juta guru/dosen: Rp 16,5 triliun (78% dari pagu Rp 21,2 triliun).
- Program Perumahan untuk 212,6 ribu rumah: Rp 24,8 triliun (48% dari pagu Rp 52,1 triliun).
Pelayanan Publik:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 39,7 juta penerima: Rp 32,7 triliun (46% dari pagu Rp 71 triliun).
- Cek Kesehatan Gratis & TB untuk 57,2 juta peserta, revitalisasi 32 RS: Rp 5,6 triliun (60% dari pagu Rp 9,3 triliun).
- Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk 165 sekolah: Rp 1,4 triliun (13% dari pagu Rp 10,2 triliun).
Stabilisasi Harga & Produksi:
- Subsidi Non Energi (KUR dan Pupuk) untuk 9,5 juta petani: Rp 59,5 triliun (57% dari pagu Rp 104,5 triliun).
- Subsidi/Kompensasi Energi untuk 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi: Rp 255,5 triliun (65% dari pagu Rp 394,3 triliun).
- Lumbung Pangan untuk 2,2 juta hektare kawasan padi: Rp 11,8 triliun (57% dari pagu Rp 20,6 triliun).
- Bulog dan cadangan pangan (beras/gabah) 2,1 juta ton: Rp 22,1 triliun (100% dari pagu Rp 22,1 triliun).
Sarana Prasarana Publik & Produktivitas:
- Renovasi/Revitalisasi Sekolah untuk 12,5 ribu sekolah: Rp 13,5 triliun (67% dari pagu Rp 20 triliun).
- Bendungan, Irigasi, & Operasi-pemeliharaan Sarpras SDA: Rp 11,9 triliun (52% dari pagu Rp 23,0 triliun).
- Preservasi Jalan dan Jembatan: Rp 8,8 triliun (51% dari pagu Rp 17,3 triliun).
- Kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS): Rp 1,6 triliun (62% dari pagu Rp 2,6 triliun).
