Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tuntutan 17+8 yang belakangan disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Pernyataan ini muncul usai dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai pucuk pimpinan Kementerian Keuangan.
Purbaya mengakui belum sepenuhnya memahami detail tuntutan tersebut. Menurutnya, aspirasi itu berasal dari sebagian kecil masyarakat yang merasa terganggu dan belum merasakan kesejahteraan yang memadai. "Itu suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa hidupnya terganggu, merasa masih kurang," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Lebih lanjut, Purbaya meyakini bahwa tuntutan tersebut akan mereda seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat, jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7%, masyarakat akan lebih fokus pada pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga mengurangi potensi demonstrasi. "Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," tegasnya.
Purbaya menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 8%, sesuai dengan target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia bertekad menjadikan kebijakan fiskal sebagai motor penggerak utama perekonomian. "Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8%? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu, tapi kita bergerak ke arah sana," jelasnya seperti dikutip dari bulletinofindia.com.
