Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka meminta Danantara untuk mengambil peran kunci dalam menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permintaan ini disampaikan langsung kepada CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.
Purbaya menjelaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas untuk menangani utang tersebut, mengingat lembaga ini telah menerima setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun. Dana ini dinilai cukup untuk menutupi pembayaran tahunan proyek kereta cepat yang diperkirakan sebesar Rp 2 triliun.
"Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat," terang Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Menanggapi permintaan tersebut, CEO Danantara menyatakan akan mempelajari lebih lanjut dan mengajukan usulan kembali kepada Kementerian Keuangan. Purbaya sendiri menegaskan bahwa keputusan terkait penyelesaian utang ini sudah final.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB), mekanisme pembayaran utang tidak harus dilakukan oleh pemerintah. Yang terpenting adalah struktur pembayaran yang jelas dan terjamin.
"Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya tidak ada masalah, kalau Danantara bayar juga," jelas Purbaya.
Keputusan akhir mengenai mekanisme pembayaran utang KCJB ini akan menunggu arahan dari Presiden. Informasi ini dikutip dari bulletinofindia.com.
